UMK KAB BEKASI 2017

Dalam penetapan upah di kabupaten bekasi UMK tahun  2017, sampai saat ini belum ada keterangan resmi baik dari pemerintah maupun dari kalangan buruh. Namun gejolak kenaikan upah di kab bekasi saat ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang biasanya di hiasi dengan demo buruh, kondisi taun ini buruh masih stabil tidak ada tanda - tanda gerakan turun ke jalan.

Hasil pengamatan di beberapa kawasan di cikarang Kab Bekasi samapai October 2016 ini masih kondusip, namun tidak di pungkiri saat ini para buruh masih sibuk dengan pekerjaannya dan gerkan serikat pekerja tidak banyak di lakukan di  lingkungan kawasan, Jika ada gerakan masa paling di hanya mengarah ke Ibu Kota Jakarta.

Untuk kenaikan upah pada tahun 2017 ini kemungkinan akan menjadi rawan politik karena bertepatan dengan PILKADA KAB Bekasi yang serentak di laksanakan pada bulan Februai 2017, hal ini bisa saja memppengaruhi dalam penetapan upah, karena bukan tidak mungkin di Kab Bekasi rata - rata pekerjaan mereka adalah buruh pabrik sehingga bisa saja kenaikan upah 2017 lebih tinggi di bandingkan dengan daerah lain. namun hal itu hanya sebatas perkiraan . jika memang nantinya sitem pengupahan mengacu pada PP pengupahan maka kenaikan akan di sesuikan dengan inflasi di Kab bekasi. Sampai saat ini belum jelas kabar untuk kenaika upah di Kab bekasi.

Semoga saja hasil dari putusan dewan pengupahan nanti tidak merugikan buruh dan pengusaha. Karena jika kenaikan gaji UMK semakin besar maka ada kemungkinan pengusaha banyak yang terbebani dan pada akhirnya mereka akan relokasi usahanya ke luar daerah atau keluar dari Indoensia. namun sejauh ini meskipun banyak perusahaan yang memangkas karyawan tapi masih bisa terus produkis. bedanya masa kini untuk serapan tenaga kerja makin berkurang karena di setiap pabrik sudah mengunakan peralaan robot, Yang mana dulu masih di kerjakan manusia sekarang sudah berganti dengan mesin.

sedangkan untuk UMP DKI jakarta."Buruh mengusulkan UMP DKI Jakarta tahun 2017 minimal menjadi Rp 3,83 juta," tuturnya.

Tingginya selisih angka ini pasti akan menimbulkan pro kontra dalam proses penetapan UMP. Apalagi, rumusan serupa juga akan diserukan ke kota lain, seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang, Batam, Cilegon, Surabaya, Sidoarjo, dan Mojokerto.

"Kenaikan UMP yang diusulkan sekitar Rp 600.000 per bulan-Rp 750.000 per bulan dari UMP tahun ini," kata Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Namun, opsi ini langsung ditolak oleh pengusaha. "Kami akan mengacu pada PP tersebut, sehingga dasar hukumnya jelas," tandas Sarman Simanjorang, Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

Pengamat ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada Tadjudin Nur Effendi menilai, formula penentuan upah dalam PP Pengupahan sudah bagus karena perhitungannya mengacu inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Acuan itu juga tepat di tengah kondisi perekonomian lesu.

Persoalannya, masalah upah tidak pernah usai. Sebab, "Itu urusan politis," katanya.